Hukum Indonesia: Hukum Tentang Malpraktek

Kesehatan merupakan kebutuhan semua orang apalagi di era yang serba sibuk dan modern sekarang ini kesehatan benar-benar sangat dibutuhkan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani sangat diperlukan untuk melakukan semua kegiatan yang baik yang bersifat privat seperti mengurus anak dan keluarga, mapun yang bersifat public seperti melakukan pekerjaan di kantor atau di tempat kerja.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28C ayat (1) Amandemen Kedua, disana dijelaskan “…melalui pemenuhan dasarnya…”. Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar untuk melangsungkan kehidupan seseorang atau keluarga, karena dengan kesehatan maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pada Pasal 28H ayat (3) Amandemen Kedua, di pasal tersebut juga menerangkan “setiap orang berhak atas jaminan social”. “Jaminan Sosial” dapat diterjemahkan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidup seseorang yang dalam hal ini adalah pemenuhan akan kesehatan yang dipergunakan untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Di dalam melindungi kesehatan harus dilakukan bukan hanya oleh orang-perorang (person), tetapi juga Negara dan masyarakat luas. Salah satunya yang dapat dilakukan untuk melindungi seseorang dalam memenuhi kebutuhannya salah satunya adalah di bidang kesehatan, maka diperlukan hokum sebagai pelindungnya dan juga diperlukan suatu peraturan yang dibutuhkan untuk membatasi ruang gerak dari dokter sebagai orang yang ahli dalam bidang kesehatan untuk masyarakat mendapatkan kesehatan.

Praktik kedokteran bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok professional kedokteran tertentu. Sikap profesionalisme adalah sikap yang bertanggung jawab, dalam arti sikap dan perilaku yang akuntabel kepada masyarakat, baik masyarakat profesi maupun masyarakat luas (termasuk klien atau pasien). Professional kedokteran tertentu yang memiliki kompetensi yang memenuhi standar tertentu, diberi kewenangan oleh institusi yang berwenang di bidang itu dan bekerja sesuai dengan standar dan profesionalisme yang

ditetapkan oleh organisasi profesinya maupun masyarakat luas (termasuk klien atau pasien). Beberapa cirri profesionalisme tersebut merupakan cirri profesi itu sendiri, seperti kompetensi dan kewenangan yang lalu “sesuai dengan tempat dan waktu”, sikap yang etis sesuai dengan etika profesinya, dan khusus untuk profesi kesehatan ditambah dengan sikap altruis (rela berkorban). Uraian dari cirri-ciri tersebutlah yang kiranya harus dapat dihayati dan diamalkan agar profesionalisme tersebut dapat terwujud. Semua tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter harus memiliki persetujuan dari diri seseorang yang mengalami kesakitan (pasien) atau keluarganya yang disebut Perjanjian Terapeutik. Perjanjian Terapeutik adalah “perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hokum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak”¹. Walaupun sudah dibuat suatu perjanjian antara pasien dengan dokter tetap saja tindakan medis memiliki resiko yang berbeda-beda. Sama halnya dengan tindakan medic yang memiliki resiko.

Pengertian Perjanjian Terapeutik

Perjanjian Terapeutik adalah penjanjian atara pasien dengan dokter, berupa suatu hubungan hokum yang melahirkan tindakan medic dengan seorang pasien yang menerima tindakan medic.

Perjanjian Terapeutik sama halnya dengan perikatan pada umumnya, di dalam perjanjian terapeutik juga terdapat para pihak yang mengikatkan dirinya di dalam suatu perjanjian, yaitu dokter sebagai pihak yang memberikan pelayanan medic dan di pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan tersebut.

Mengacu pada peraturan perundangan di bidang kesehatan maka hubungan hokum yang terjadi dalam perjanjian terapautik adalah sebagai berikut :

1. Objek hokum perjanjian terapautik adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang berhak untuk menerima tindakan medic;

2. Subyek hokum perjanjian terapautik adalah pasien, dokter dan sarana kesehatan;

3. Causa hokum perjanjian terapautik adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Menurut Siti Ismiati Jenie, perjanjian terapautik adalah “Suatu perjanjian yang objeknya adalah pelayanan medis atau upaya penyembuhan”.

Di dalam hokum perikatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dikenal ada dua (2) macam perjanjian, yaitu :

1. Inspanningverbintenis, yakni perjanjian upaya artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjkan;

2. Resultaatverbintenis, yakni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan diberikan suatu resultaat, yaitu suatu hasil nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Jika kita melihat dari kedua jenis perjanjian yang terdapat di KUH Perdata, maka perjanjian antara antara dokter dengan pasien atau perjanjian terapeutik merupakan jenis perjanjian inspanningverbintenis atau perikatan upaya. Di dalam jenis perjanjian ini seorang dokter hanya berkewajiban membrikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan cara menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk menjamin keselamatan atau kesehatan si pasien dengan etika kedokteran dan prosedur kesehatan terjamin.

Apabila dokter atau instansi kesehatan tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, maka pasien atau keluarga pasien dapat menggugat karena melakukan wanprestasi yang sesuai dengan Pasal 1239 KUH Perdata. Dan dapat juga meminta atau menuntut kompensasi baik secara materiil maupun inmateriil, maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipakai sebagai dasar gugatannya walaupun tidak ada hubungan kontraktual, asalkan perbuatannya melanggar hokum dan dapat diterima jika ada fakta-fakta yang mendukung bahwa kerugian pasien diakibatkan oleh perbuatan dokter.

Dasar Hukum Transaksi Terapeutik

Di dalam Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang Perikatan, yang didasarkan pada system terbuka yang tercantum di dalam Pasal 1319, yaitu : “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat di dalam Bab ini dan Bab yang lalu”.

Pada Pasal 1233 KUH Perdata, menyatakan bahwa setiap perikatan yang dilahirkan karena perjanjian atau pun karena undang-undang mengikat para pihak yang membuat perikatan tersebut. Sedangkan pada Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata, terdapat konsekuensi logis mengenai sumber perikatan karena para pihak dalam suatu perjanjian tidak hanya terikat di dalam hal-hal yang secara tegas disebutkan di dalam Pasal 1233 KUH Perdata, tetapi juga pada segala hal yang menurut sifat perjanjian dan selain itu juga diharuskan oleh kepatutan dan kesusilaan.

Transaksi terapeutik merupakan suatu perjanjian dalam hal memberikan jasa yang diatur di dalam Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan jenis perjanjian untuk memberikan atau melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus. Yang dimaksud dengan ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian terapeutik adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan syarat-syarat sahnya dari transaksi terapeutik adalah berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat sebagai berikut :

a) Adanya pihak yang mengikatkan diri

Secara yuridis, yang dimksud dengan adanya kesepakatan adalah tidak adanya kehilafan, atau paksaan, atau penipuan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Sepakat disini artinya bahwa persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri. Berarti dalam suatu perjanjian minimal harus 2 orang subyek hokum. Yang dapat menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri.

b) Kecakapan untuk membuat perikatan

Secara yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat perikatan adalah kewenangan seseporang untuk mengikatkan diri kepada orang lain, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Hal ini didasarkan pada Pasal 1329 KUH Perdata dan Pasal 1330 KUH Perdata.

c) Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian dalam Pasal 1337 KUH Perdata suatu sebab adalah larangan, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.

d) Suatu sebab yang halal

Hal ini dalam undang-undang tidak dijelaskan secara tegas, tetapi dapat di tafsirkan secara contrario menurut ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata.

Di dalam Pasal 1335 KUHP Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Sedangkan di dalam Pasal 1337 KUH Perdata suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusialaan baik atau ketertiban umum.

Dengan demikian yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, sedangkan yang dimaksud dengan sebab adalah tujuan

Pengertian dan Akibat Hukum Malpraktek

Secara harfiah pengertian “malpraktek adalah suatu tindakan atau praktek yang buruk atau dengan kata lain malpraktek adalah kelalaian profesi yang terjadi ketika melakukan profesinya”.

Sedangkan terjadinya malpraktek oleh dokter menurut Soejono Soekanto paling sedikit tergantung pada syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Akibat dari perbuatan dapat diperhitungkan terlebih dahulu ; dan

2. Akibat faktor ketidak hati-hatian di dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukannya.

Makna dari kata malprkatek adalah suatu istilah yang mempunyai konotasi buruk. Bersifat stigmatis, menyalahkan. Praktek buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum. Tidak hanya profesi medis saja, sehingga juga ditujukan kepada profesi lainnya. Jika ditujukan kepada profesi medis, seharusnya juga disebut sebagai “malpraktek medis”. Namun entah mengapa, dimana-mana terutama mulai di luar negeri, istilah malpraktek selalu pertama-tama diasosiasikan kepada profesi medis.

Malpraktek adalah kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya di dalam memeberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka.

Istilah kelalaian adalah sebagai terjemahan dari negligence (Belanda: nalatigheidi) dalam arti umum bukanlah suatu pelanggaran hokum atau kejahatan. Seseorang dikatakan lalai apabila ia bertindak acuh, tak peduli, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya di dalam tata pergaulan hidup masyarakat.

J. Suwandhi berusaha mengusulkan penggunaan istilah malpraktek dengan perkara medic-medik dengan alas an bahwa jika seorang dokter sudah melakukan malpraktek padahal masih dibuktikan, maka hal ini akan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dianut. Malpraktek mempunyai konotasi buruk, sementara ada pula yang menuliskan malpractice dengan kata malpraktek dalam Bahasa Indonesia.

Sedangkan Ninik Marianti mempergunakan istilah malapraktek dengan memberikan pengertian sebagai berikut :

“Suatu kesalahan yang terjadi dalam tindakan medis, kesalahan mana di lakukan tidak dengan sengaja, melainkan karena adanya unsure lalai, yang seharusnya tidak layak untuk dilakukan oleh seorang dokter, akibat dan tindakan itu pasien menjadi cacat dan bahkan mengakibatkan kematian”.

Ada beberapa ukuran yang digunakan atau menentukan seorang dokter talah melakukan kelalaian atau tidak, syarat-syarat tersebut harus dibuktikan oleh pasien bilamana si pasien memandang dokter telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya. Adapun syarat-syarat tersebut yakni :

1. Kewajiban

Pada penggugat harus membuktikan bahwa dokter yang bersangkutan mempunyai kewajiban khusus terhadap pasien. Kewajiban ini berdasarkan hokum yang menyangkut hubungan dokter dengan pasien yang mengharuskan dokter berbuat sesuai dengan norma-norma atau standar spesifikasi atau dasar profesi dokter.

2. Kelalaian Kewajiban

Pasien penggugat harus menunjukkan bahwa dokter telah gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan norma-norma, karena tindakannya dengan sadar atau dengan tidak sadar yang melanggar standarisasi pasien tersebut.

3. Sebab

Pasien penggugat harus menunjukkan bahwa adanya hubungan timbale balik yang erat dan masuk akal antara tindakan dokter dengan akibat yang menimbulkan bahaya bagi pasien.

4. Kerugian

Pasien penggugat harus menunjukkan perbuatan dokter mengakibatkan terjadinya kerugian atau kerusakan. Dapat terjadi mengani badaniyah, materi, penderitaan atau emosional bagi pasien yang bersangkutan.

Malpraktek dalam hokum kedokteran mengandung arti praktek dokter yang buruk (bed practice). Apabila kita membahas pengertian medical malpractice dari sudut tanggung jawab dokter yang berada dalam suatu perikatan dengan pasien, maka harus menilai kualifikasi yuridis tindakan medis yang dilakukan dokter tersebut.

Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya dianggap sebagai profesi yang mulia (officium nobel) dan terhormat dimata masyarakat. Seorang dokter sebelum melakukan praktek kedokterannya atau melakukan pelayanan medis telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Dari profesi ini banyak masyarakat menggantungkan harapan hidupnya dari kesembuhan dan penderitaan sakitnya.

Hubungan antara pasien dan dokter yang terjadi dianggap tidak seimbang karena kedudukan dokter lebih tinggi sekarang mengalami pergeseran. Masyarakat dalam hal ini pasien menilai bahwa hubungan antara mereka dengan dokternya adalah seimbang, dimana dalam kewajiban dokter untuk melaksanakan tugasnya dengan hati-hati terdapat hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Tuntutan yang demikian dari masyarakat dapat dipahami mengingat sangat sedikit jumlah kasus malpraktek medic yang diselesaikan di pengadilan. Apakah secara hokum perdata, hokum pidana atau dengan hokum administrasi. Padahal media massa nasional juga daerah berkali-kali melaporkan adanya dugaan malpraktik medic yang dilakukan dokter tetapi sering tidak berujung pada penyelesaian melalui system peradilan.

Kasus-kasus malpraktik hanya sedikit yang muncul di permukaan. Ada banyak tindakan dan pelayanan medic yang dilakukan dokter atau tenaga medis lainnya yang berpotensi merupakan malpraktik yang dilaporkan masyarakat masyarakat tetapi tidak diselesaikan secara hokum. Bagi masyarakat hal ini sepertinya menunjukkan bahwa para penegak hokum tidak berpihak kepada pasien terutama masyarakat kecil yang kedudukannya tentu tidak setara dengan dokter.

Penegakan hokum yang proporsional terhadap tindakan dokter yang diduga melakukan tindakan malprkatik medic selain member perllindungan hokum bagi masyarakat sebagai konsumen dan biasanya mempunyai kedudukan lemah. Di lain pihak juga bagi dokter yang tersangkut dengan persoalan hokum jika memang telah melalui proses peradilan dan terbukti tidak melakukan perbuatan malpraktik akan dapat mengembalikan nama baiknya yang dianggap telah tercemar, karena hubungan dokter dan pasien bukanlah hubungan yang sifatnya kerja biasa atau atasan bawahan tapi siftnya kepercayaan.

Pasien akan datang pada seorang dokter untuk menyerahkan urusan kesehatannya karena ia percaya atau yakin pada kemampuan dokter tersebut melalui penawaran terbuka yang diberikan dokter lewat pemasangan plang nama dan kualifikasi keahliannya (misalnya spesialis apa). Dengan demikian reputasi dokter untuk menimbulkan kepercayaan pasien adalah modal.

Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter

Dalam hubungannya dengan Hak Asasi Manusia , persoalan kesehatan di negara kita ini diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam Bab I Pasal I Ayat (1) yaitu, “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis”. Dan pada Pasal 4 menyebutkan yaitu, “Setiap orang berhak atas kesehatan”.

Sehubungan dengan hak atas kesehatan tersebut yang harus dimiliki oleh setiap orang, negara memberi jaminan untuk mewujudkannya. Jaminan ini antara lain diatur dalam Bab IV mulai dari Pasal 14 sampai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bagian tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Berbicara mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan, maka hak-hak pasien tersebut adalah :

1. Hak pasien atas perawatan;

2. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu;

3. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien;

4. Hak atas informasi;

5. Hak untuk menolak perawat tanpa izin;

6. Hak atas rasa aman;

7. Hak atas pembatasan terhadap kebebasan perawat;

8. Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan;

9. Hak atas twenty-for-a-day-visitor-rights;

10. Hak pasien menggugat atau menuntut;

11. Hak pasien mengenai bantuan hokum; dan

12. Hak pasien untuk menasihatkan mengenai percobaan oleh tenaga kesehatan atau ahlinya.

Berikut beberapa kewajiban pasien yang harus dipenuhinya dalam pelayanan kesehatan :

1. Kewajiban memberikan informasi

2. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan

3. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan

4. Kewajiban memberikan imbalan jasa

5. Kewajiban memberikan ganti rugi, apabila tindakannya merugikan dokter atau tenaga kesehatan

Berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan sebagai pengemban profesi. Hak-hak dokter dapat dirumuskan :

1. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik.

2. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien.

3. Hak atas itikat baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik.

4. Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas peayanan kesehatan yang diberikannya.

5. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medic dan pasien atau keluarganya.

A. Pengaturan Pertanggung Jawaban Hukum Dokter Terhadap Malpraktek

Akhir-akhir ini tuntutan hokum terhadap dokter dengan dakwaan melakukan malpraktek makin meningkat dimana-mana, termasuk di negara kita. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hokum masyarakat, dimana masyarakat lebih menyadari akan haknya. Disisi lain para dokter dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan tugas profesinya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Seorang dokter hendaknya dapat menegakkan diagnosis dengan benar sesuai dengan prosedur, memberikan terapi dan melakukan tindakan medic sesuai standar pelayanan medic, dan tindakan itu memang wajar dan diperlukan.

Malpraktek merupakan suatu kelalaian seorang dokter untuk mepergunakan tingkat keterampilan ilmu pengetahuan yang lazim di pergunakan dalam mengobati. Yang dimaksud dengan kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medic.

Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hokum atau kejahatan, jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang lain itu dapat menerimanya.

Jadi malpraktek dokter merupakan kelalaian yang berat dan pelayanan kedokteran di bawah standar. Malpraktek medic murni (criminal malpractice) sebenarnya tidak banyak dijumpai. Misalnya melakukan pembedahan dengan niat membunuh paseinnya tanpa indikasi medic.

Pasien dapat menggugat tanggung jawab hokum kedokteran dalam hal dokter berbuat kesalahan atau kelalaian. Dokter tidak bias berlindung dengan dalih ketidak sengajaan, sebab kesalahan dokter dapat menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi.

Tenaga kesehatan harus memiliki kewenangan hokubiam untuk melaksanakan pekerjaannya (Rechtsbevoegheid) biasa berupa ijin praktik bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya, bias berupa Badan Hukum dan Perjanjian lain bagi penyelenggara kesehatan seperti rumah sakit dan klinik-klinik.

Pengaturan yang mengatur tentang pertanggung jawaban malpraktek secara umum yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dasar hokum pertanggung jawaban dokter pasien dapat menggugat tanggung jawab hokum kedokteran (medical liability). Dalam hal dokter melakukan kesalahan atau kelalaian Dokter tidak dapat beralih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/ kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien untuk menggugat ganti rugi . dasar hokum dari gugatan pasien terhadap dokter terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “tiap perbuatan melanggar hokum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu.

Tujuan dari pasal tersebut adalah untuk perlindungan terhadap pasien jika terjadi malpraktek dalam bentuk pertanggung jawaban yang dapat digugat oleh pasien korba malpraktek adalah pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi (prestasi buruk) dalam perjanjian terapeutik dan pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang melawan hokum dokter yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ada perbedaan akibat kerugian malpraktek perdata dengan malpraktek pidana. Kerugian malpraktek perdata lebih luas dari akibat malpraktek pidana. Akibat malpraktek perdata khususnya perbuatan melawan hokum terdiri atas kerugian materil dan inmaterial karena bentuk-bentuk kerugian tidak dimuat secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Malpraktek kedokteran hanya terjadi pada tindak pidana materil. Yaitu suatu tindak pidana yang menimbulkan akibat tertentu. Timbulnya akibat menjadi salah satu syarat tindak pidana. Seperti yang tercantum dalam pasal ini :

Pasal 346 :

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 347

1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

c. Pengaturan dalam Hukum Administrasi

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran semakin menyempurnakan pelayanan kesehatan dari sudut hokum administrasi. Undang-undang ini dianggap cukup mengatur hokum administrasi yang mengatur tata laksana praktek kedokteran di Indonesia.

Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh dokter untuk menjalankan praktek sebagai dokter, yaitu antara lain :

1) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter yang diterbirkan oleh Kondil Kedokteran Indonesia yang berlaku 5 tahun dan setiap 5 tahun diregistrasi ulang (Pasal 29)

2) Khusus dokter luar negeri yang berpraktek di Indonesia harus lulus evaluasi dan memiiliki ijin kerja di Indonesia (Pasal 30)

3) Memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktek (Pasal 36 jo. 37)

Pengaturan yang mengatur tentang pertanggung jawaban malpraktek juga diatur secara khusus, yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang pertanggung jawaban yang dilakukan oleh dokter yang melakukan kesalahan dan kelaalian profesi kedokteran. Seperti di dalam Pasal 194 yang menyatakan :

“ setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah)”

b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Berikut ini akan diuraikan salah satu pengaturan mengenai petanggung jawaban hokum dokter dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Pasal 75:

“setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimkasud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Tujuan dari Praktek Kedokteran yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Tentang Praktek Kedokteran, yaitu:

a. Memberikan perlindungan kepada pasien

b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi

c. Memberikan kepastian hokum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

B. Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Dokter Terhadap Malpraktek Ditinjau dari Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi

1. Bentuk Pertanggung Jawaban Secara Perdata

Hubungan hokum membentuk pertanggung jawaban perdata bagi dokter. Hubungan hokum dokter dengan pasien dari sudut perdata berada dalam suatu perikatan hokum. Perikatan hokum adalah suatu ikatan antara dua atau lebih subjek hokum untuk melaukan atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu atau prestasi (1313 jo 1234 BW).

Malpraktek kedokteran dari sudut perdata terjadi apabila perlakuan salah dokter dalam hubungannya dengan pemberian prestasi menimbulkan kerugian keperdataan (diatur dalam hokum perdata).

Persetujuan pasien, atau keluarganya hanya sekedar membebaskan resiko hokum bagi timbulnya akibat yang tidak dikehendaki dalam hal perlakuan medis yang benar dan tidak menyimpang. Walaupun ada persetujuan semacam itu, apabila perlakuan medis dilakukan secara salah dan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki, dokter juga tetap terbebani tanggung jawab terhadap akibatnya.

Menurut Ninik Mariyanti, dasar gugatan yang dapat dipergunakan adalah pertanggung jawaban suatu malpraktek dokter dari segi hokum (perdata) biasanya berdasarkan kepada hubungan hokum yang timbul :

1. Wanprestasi atas kontrak antara dokter dengan pasien. Sebagaimana biasanya, hubungan kontraktual ini biasa disebut sebagai inspanningsverbinntenis, yang berarti kontrak yang tidak menjanjikan hasilnya melainkan menjanjikan upayanya.

2. Perbuatan melanggar hokum yang umumya bersifat kelalaian, yaitu suatu pelanggaran atas kewajjiban untuk memberikan perawatan medis sehingga mengakibatkan cedera atau kerugian bagi pasien.

3. Pelanggaran wajib simpan rahasia pekerjaan/kedokteran. Pelanggaran ini dapat berkonsekuensi tanggung jawab pidana berdasarkan pasal 322 KUHP, perdata berdasarkan perbuatan melanggar hokum, dan administrative.

Perbuatan melawan hokum di dalam pasal 1365 KUH Perdata, bahwa suatu perbuatan melanggar hokum bukan hanya berarti perbuatan tersebut semata-mata melanggar hokum (tertulis) yang berlaku, tetapi juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian di dalam masyarakat.

2. Bentuk Pertanggung Jawaban Secara Pidana

Masalah pertanggung jawaban pidana sangat erat kaitannya dengan kesalahan. Untuk menentukan apakah seseorang atau pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hokum pidana, akan dilihat apakah rang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Unsur-unsur di dalam pertanggung jawaban pidana yang terkait dengan unsure kesalahan yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana

2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

4. Tidak adanya alas an pemaaf

Apabila orang dipaksa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, maka terhadap orang tersebut tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki perbuatan itu dan karenanya tidak dapat dikatakan orang itu sengaja melakukan perbuatan tersebut. Sehingga dalam diri orang tersebut juga diaggap tidak ada kesalahan.

Dalam masalah pengguguran kandungan tidak saja si pelaku yang berkepentingan agar perbuatannya tidak diketahui, melainkan si wanita juga tidak berkomentar, sehingga dengan demikian para penegak hokum (baik penyidik, penuntut umum, dan penasehat hokum) sukar untuk mengetahui adanya perbuatan itu karena pihak korban tidak melapor.

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno menyatakan “Orang tidak mungkin di pertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.

Dengan demikian pertanggung jawaban pidana pertama-tama bergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.

Oleh sebab itu para dokter di seluruh dunia harus mendasarkan tradisi dan disiplin kedokteran tersebut dalam suatu etika professional yang sepanjang masa mengutamakan penderita yang minta berobat serta keselamatan dan kepentingan penderita itu.

3. Bentuk Pertanggung Jawaban Secara Hukum Administrasi

Bidang hokum kesehatan dan perlindungan konsumen merupakan bagian hokum administrasi. Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan “Bidang hokum administrative dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya bidang hokum pajak, perbankan, pasar modal, dan perlindungan konsumen. Bidang lainnya antara lain di bidang ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan social, tata ruang dan sebagainya.

Berkaitan dengan masalah malpraktek, instrument perizinan yang diatur dalam administrasi negara mempunyai hubungan dengan timbulnya perbuatan malpraktek administrasi. Oleh karena itu instrument perizinn menjadi salah satu faktor yang penting ketika seorang dokter akan membuka praktek kesehatan, karena instrument perizinan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa dokter yang bersangkutan mempunyai kompeten untuk menjalankan praktik kedokterannya tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa malpraktek administrasi adalah apabila perawat dalam hal ini dokter telah melanggar hukuum administrasi. Pelanggaran terhadap hokum administrasi tersebut antara lain seperti dokter tidak mempunyai Surat Izin Kerja, Surat Izin Praktek, atau melanggar batas kewenangan tenaga keperawatan.

Aspek Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, setiap dokter yang telah menyelesaikan pendidikan dan ingin menjalankan praktik kedokteran dipersyaratkan untuk memiliki izin. Izin menjalankan praktek memiiki dua makna, yaitu :

1. Izin dalam arti pemberian kewenangan secara formil (formeele bevoegdheid)

2. Izin dalam arti pemberian kewenangan secara materiil (materieele bevoegdheid)

Secara teorotis, izin merupakan pembolehan (khusus) untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Sebagai contoh: dokter boleh melakukan pemeriksaan (bagian tubuh yang tidak bias dilihat), serta melakukan sesuatu (terhadap bagian tubuh yang memerlukan tindakan dengan persetujuan) yang izin semacam itu tidak diberikan kepada profesi lain.

Pengeluaran izin dilandaskan pada asas-asas keterbukaan, ketertiban, ketelitian, keputusan yang baik, persamaan hak, kepercayaan, kepatutan dan keadillan. Selanjutnya apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi (lagi) maka izin dapat ditarik kembali.

Sebagai implementasi dari undang-undang, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi untuk menata lebih lanjut masalah perizinan, termasuk aturan peralihan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul.

Dalam hubunga antara pasien dengan rumah sakit, siapakah yang dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian pada pasien?

Apabila terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka pertanggung jawaban administrasi adalah berdasarkan system pertanggung jawaban pidana yang menyimpang dari asas kesalahan, yaitu sebagai berikut :

a. Apabila dokter yang melakukan kesalahan dalam pelayanan kesehatan tersebut berstatus sebagai “dokter in” (dokter sebagai buruh dan rumah sakit sebagai majikan, di mana dokter bekerja sebagai karyawan dari rumah sakit dan menerima gaji dari rumah sakit), maka rumah sakit dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh dokter. Hal ini sesuai dengan teori system pertanggung jawaban pidana korporasi, dimana korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas pertanggung jawaban ketat atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya.

b. Apabila dokter yang melakukan kesalahan dalam pelayanan kesehatan tersebut berstatus sebagai “dokter out” (dokter hanya berhak menggunakan fasilitas yang ada di dalam rumah sakit dan rumah sakit menyediakan fasilitas bagi dokter, tidak sebagai kariyawan rumah sakit tersebut), maka dokter harus dimintakan peertanggung jawaban secara langsung berdasarkan pertanggung jawaban pidana berdasarkan asas kesalahan.

c. Apabila yang melakukan kesalahan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah juru rawatnya, maka dokternya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam hal ini apabila dokter merupakan atasan dan juru rawat sebagai bawahan, maka pertanggung jawaban pidananya adalah pertanggung jawaban pidana pengganti. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah dokter, bukan juru rawatnya.

Contoh Kasus “Kasa Tertinggal Berakibat Osteomyelitis”

Contoh Kasus ini didapatkan dari blog dr. Yusuf Alam Romadhon, seorang dokter umum di Solo, Jawa Tengah.

Mas Parjo datang ke Rumah Sakit Remen Waras karena fraktur di tulang femur. Dokter Ndang Sun Tiken SpB menangani kasus ini adalah dokter bedah satu-satunya di kota Sarwo Saras. Parjo dijadwalkan operasi, dengan melalui prosedur-prosedur rutin rumah sakit, informed concent telah ditanda tangani oleh Parjo sendiri. Parjo sangat sadar dengan apa yang ia tanda tangani. Sebelum mengoperasi Parjo pada jam 10.00, dr. Ndang Sun Tiken sudah melakukan tiga operasi elektif satu operasi cito. Malam harinya dr. Ndang Sun Tiken mengoperasi dua operasi cito.

Operasi reposisi Parjo telah berhasil dengan baik, dari foto rontgen pasca operasi, pen telah menancap pada tempat yang benar, kelurusan tulang telah sesuai dengan yang diharapkan.Parjo setelah recovery dan perawatan di bangsal yang memadai akhirnya bisa dipulangkan.Belum ada seminggu, di tempat luka operasi, setiap saat selalu keluar nanah, hingga membuat pembalut luka selalu diganti.

Parjo bermaksud kontrol lagi ke Rumah Sakit Remen Waras, tetapi ia mendapati antrian begitu panjang, dan sudah menunggu mulai dari jam 8.00 hingga 11.00 dokter Ndang Sun Tiken tidak kunjung datang. Berkali-kali ia bertanya kepada perawat poliklinik, selalu saja jawabannya masih melakukan operasi. Karena tidak nyaman dengan apa yang dialaminya, serta tidak enak dengan pandangan-pandangan orang di sekitar yang tampaknya jijik melihat kondisi pahanya. Parjo dan keluarga memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit Arto Wedi yang letaknya ratusan kilometer dari rumah tinggalnya.

Masuk rumah sakit arto wedi, dengan biaya yang lebih tinggi, Parjo langsung diperiksa oleh dokter Hangabehi SpBO.FICS.Ahli ortopedi yang sudah terkenal hingga jauh di luar daerah.Oleh dokter Hangabehi, Parjo segera dilakukan prosedur rutin, roentgen ulang dan segera dijadwalkan operasi. Kembali dilakukan prosedur rutin, termasuk informed concent telah ditanda tangani dan Parjo sadar betul dengan apa yang dilakukannya. Secara umum kondisi Parjo menjelang operasi baik.Hanya dari luka operasi sebelumnya saja yang terus menerus mengalir nanah.

Akhirnya operasi debridement untuk mengatasi pus yang terus-menerus mengalir dari tulang yang didiagnosis mengalami osteomielitis dilakukan. Selama debridement dilakukan betapa mengejutkan yang dihadapi tim operasi dokter Hangabehi…. Mereka menemukan kassa tertinggal di tulang yang telah direposisi.Masih syukur tulang mau menyatu.

Keluarga pasien ingin mengetahui mengapa terjadi “bencana” demikian pada Parjo.Dengan terpaksa dokter Hangabehi SpBO FICS menjelaskan ini semua karena adanya kasa yang tertinggal di ruang antara tulang dan otot.Mendengar penjelasan itu kontan keluarga Parjo marah dan tidak terima dengan kinerja dokter Ndang Sun Tiken beserta timnya. Mereka sepakat untuk melakukan somasi dengan melayangkan surat dugaan malpraktik kepada dokter Ndang Sun Tiken beserta direktur Rumah Sakit Remen Waras lewat kuasa hukum mereka Gawe Ribut SH. Mereka menuntut ganti rugi senilai 1 miliar rupiah atas kerugian materiil dan imateriil yang dialami.

……………………………………………………..
Analisa hal yang terjadi

Yang ditimpa masalah adalah Rumah Sakit Remen Waras.Sedangkan rumah sakit Arto Wedi tidak dalam posisi bermasalah.Rumah Sakit Arto Wedi dalam posisi “penemu” kesalahan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Remen Waras.

Dalam kasus ini diasumsikan tidak ada masalah administrasi pada dokter-dokter yang berpraktik baik di Rumah Sakit Remen Waras maupun Rumah Sakit Arto Wedi.

Jadi tidak ada kasus perbuatan melanggar hukum.Permasalahannya adalah operasi yang dilakukan oleh dokter Ndang Sun Tiken terdapat bukti kelalaian yaitu kasa tertinggal di ruang antara otot dan tulang.Berdasarkan criteria 4 D jelas memenuhi criteria tersebut. Ada wan prestasi (D1 &D2 ; duty dan dereliction of duty) yang dilakukan oleh dokter Ndang Sun Tiken SpB; sudah ada kontrak hubungan terapetik dan ada bukti melalaikan kewajiban yaitu kasa tertinggal.. Juga terdapat “damage” yaitu adanya osteomielitis dan akibat osteomielitis ini berkaitan dengan tertinggalnya kasa yang berada di ruang antara otot dan tulang.

Skenario penyelesaian masalah etikolegalnya

Pembuktian

- Pembuktian yang dilakukan yaitu laporan operasi dokter Hangabehi SpBO yang menyebutkan kasa tertinggal

- Pembuktian laporan operasi dari dokter Ndang Sun Tiken SpB
Bukti yang meringankan

- Dokter Ndang Sun Tiken SpB, sudah mengajukan penambahan dokter bedah di Kabupaten Sarwo Saras karena dia merasa sudah overload secara tertulis kepada direktur. Dan direktur RS juga menindak lanjutinya dengan pengajuan penambahan dokter bedah ke Departemen Kesehatan pusat dua tahun yang lalu, dan hingga kasus Parjo muncul ke permukaan belum terpenuhi permintaan tersebut.

A. Pengertian Perjanjian Terapeutik

Perjanjian Terapeutik adalah penjanjian atara pasien dengan dokter, berupa suatu hubungan hokum yang melahirkan tindakan medic dengan seorang pasien yang menerima tindakan medic.

Mengacu pada peraturan perundangan di bidang kesehatan maka hubungan hokum yang terjadi dalam perjanjian terapautik adalah sebagai berikut :

4. Objek hokum perjanjian terapautik adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang berhak untuk menerima tindakan medic;

5. Subyek hokum perjanjian terapautik adalah pasien, dokter dan sarana kesehatan;

6. Causa hokum perjanjian terapautik adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Menurut Siti Ismiati Jenie, perjanjian terapautik adalah “Suatu perjanjian yang objeknya adalah pelayanan medis atau upaya penyembuhan”.

Di dalam hokum perikatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dikenal ada dua (2) macam perjanjian, yaitu :

3. Inspanningverbintenis, yakni perjanjian upaya artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjkan;

4. Resultaatverbintenis, yakni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan diberikan suatu resultaat, yaitu suatu hasil nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

B. Dasar Hukum Transaksi Terapeutik

e) Adanya pihak yang mengikatkan diri

f) Kecakapan untuk membuat perikatan

g) Suatu hal tertentu

h) Suatu sebab yang halal

Hal ini dalam undang-undang tidak dijelaskan secara tegas, tetapi dapat di tafsirkan secara contrario menurut ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata.

Dengan demikian yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, sedangkan yang dimaksud dengan sebab adalah tujuan

C. Pengertian dan Akibat Hukum Malpraktek

Secara harfiah pengertian “malpraktek adalah suatu tindakan atau praktek yang buruk atau dengan kata lain malpraktek adalah kelalaian profesi yang terjadi ketika melakukan profesinya”.

Sedangkan terjadinya malpraktek oleh dokter menurut Soejono Soekanto paling sedikit tergantung pada syarat-syarat, sebagai berikut :

3. Akibat dari perbuatan dapat diperhitungkan terlebih dahulu ; dan

4. Akibat faktor ketidak hati-hatian di dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukannya.

Sedangkan Ninik Marianti mempergunakan istilah malapraktek dengan memberikan pengertian sebagai berikut :

5. Kewajiban

6. Kelalaian Kewajiban

7. Sebab

Pasien penggugat harus menunjukkan bahwa adanya hubungan timbale balik yang erat dan masuk akal antara tindakan dokter dengan akibat yang menimbulkan bahaya bagi pasien.

8. Kerugian

D. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter

Berbicara mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan, maka hak-hak pasien tersebut adalah :

13. Hak pasien atas perawatan;

14. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu;

15. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien;

16. Hak atas informasi;

17. Hak untuk menolak perawat tanpa izin;

18. Hak atas rasa aman;

19. Hak atas pembatasan terhadap kebebasan perawat;

20. Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan;

21. Hak atas twenty-for-a-day-visitor-rights;

22. Hak pasien menggugat atau menuntut;

23. Hak pasien mengenai bantuan hokum; dan

24. Hak pasien untuk menasihatkan mengenai percobaan oleh tenaga kesehatan atau ahlinya.

Berikut beberapa kewajiban pasien yang harus dipenuhinya dalam pelayanan kesehatan :

6. Kewajiban memberikan informasi

7. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan

8. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan

9. Kewajiban memberikan imbalan jasa

10. Kewajiban memberikan ganti rugi, apabila tindakannya merugikan dokter atau tenaga kesehatan

Berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dn kewajiban sebagai pengemban profesi. Hak-hak dokter dapat dirumuskan :

6. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik.

7. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien.

8. Hak atas itikat baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik.

9. Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas peayanan kesehatan yang diberikannya.

10. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medic dan pasien atau keluarganya.

E. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Dokter dalam Malpraktek

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hal dokter melakukan kesalahan atau kelalaian Dokter tidak dapat beralih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/ kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien untuk menggugat ganti rugi . dasar hokum dari gugatan pasien terhadap dokter terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “tiap perbuatan melanggar hokum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, penggantian kerugian menurut Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat 4 (empat) unsure, yaitu :

1. Terjadi perbuatan melanggar hokum

2. Kesalahan / kelalaian

3. Kerugian

4. Hubungan sebab akibat antara kesalahan atau kelalaian dengan kerugian.

Berdasarkan konstruksi hokum diatas, meskipun dokter melakukan kesalahan atau kelalaian, tapi tidak menimbulkan kerugian terhadap pasien maka dokter tidak dapat digugat tanggung jawab hukumnya.

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 346 :

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 347

3) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

4) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Kesehatan yang baru ini menggantikan Undang-Undang Nomor 23Tahun 1992 yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pemabngunan kesehatan. Pembangunan kesehatan saat ini dan di masa yang akan datang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.

(4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :

a. Memberikan perlindungan kepada pasien

b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanana medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi

c. Memberikan kepastian hokum kepada masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien).

Oleh karena itu untuk melakukan praktik kedokteran (upaya kesehatan), dokter wajib memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik.

F. Tanggung Jawab Hukum Dokter

Tanggung jawab profesi dokter ini dapat dibedakan atas Tanggung Jawab Etik dan Tanggung Jawab Hukum. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hokum ini dapat dilakukan tindakan ataupun penegakan hokum. Dalam hal penegakan hokum ini, Sacipto Rahardjo menyatakan bahwa :

“Hakekat penegakan hokum adalah suatu proses untuk mencapai keinginan atau ide hokum menjadi kenyataan. Keinginan atau ide itu merupakan pikiran pembentuk undang-undang berupa konspe keadilan, kepastian hokum dan kemanfaatan social yang dituangkan dalam rumusan atau peraturan.

Selain dari itu mengenai tanggung jawab dokter yang terkait kelalaian juga dalam Pasal 1366 KUH Perdata, yaitu ; “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Disebutkan di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, bahwa “yang termasuk kerugian akibat pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran”. Pembocoran rahasia kedokteran merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 322 KUHAP, sehingga dalam hal dituntut secara pidana korban malpraktek tetap berhak atas ganti rugi yang diberikan oleh dokter tentunya dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum Indonesia

Jumat, 18 Mei 2012

Hukum Tentang Malpraktek

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Laman

Arsip Blog